BUMN + Mahasiswa = Berantas Pendidikan & Gizi Buruk Masyarakat Miskin Indonesia

Kemiskinan merupakan masalah yang lekat dan umum terjadi di negara – negara berkembang, tanpa terkecuali di Indonesia. Penurunan jumlah penduduk miskin masih merupakan fokus utama yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kriteria penduduk miskin menurut BPS adalah masyarakat yang pengeluran per bulannya sebesar atau kurang dari Rp 233.740 per kapita atau sekitar 0,85 dolar AS per kapita per hari. Angka kemiskinan di Indonesia sendiri mencapai 12,37% per September 2011 berdasarkan data dari BPS, seperti yang dikutip oleh detik.com. Ada indikasi penurunan jumlah penduduk miskin pada Maret 2011 sebanyak satu juta penduduk atau sekitar 3,2%, dari jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 sebanyak 31,02 juta menjadi 30,02 pada bulan Maret 2011. Namun, di sisi lain, menjelang akhir September 2011 jumlah penduduk hampir miskin justru bertambah 5 juta orang. Pertambahan ini berasal dari 1 juta penduduk miskin yang naik status menjadi hampir miskin dan 4 juta penduduk tidak miskin yang turun status menjadi hampir miskin.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang menuntut penyelesaian secara komprehensif di berbagai bidang, sehingga penyelesaian masalah tersebut cukup rumit dan sulit. Masyarakat miskin umumnya akan mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai sektor umum, seperti pendidikan dan makanan yang bergizi. Bagi penduduk miskin, pendidikan masih menjadi sesuatu yang sulit di jangkau. Banyak anak – anak dari keluarga kurang mampu yang putus sekolah karena harus bekerja untuk membantu keuangan keluarganya, seperti menjadi pengamen jalanan atau berjualan bahkan meminta-minta di lingkungan sekitar kampus Institut Pertanian Bogor. Sebagian dari anak-anak tersebut mengaku masih bisa mengenyam pendidikan, meskipun sepulang sekolah harus membantu orang tuanya bekerja. Sebagian besar anak-anak kurang mampu lainnya sudah putus sekolah dan bekerja selama sehari penuh, terutama bagi mereka yang menjadi pengamen di jalanan. Keadaan tersebut membuat masyarakat kurang mampu semakin miskin keterampilan dan ilmu pengetahuan yang mungkin diperlukan untuk mengangkat derajat kehidupan mereka di masa yang akan datang.

Pendidikan seharusnya bukan sesuatu yang eksklusif dan harus dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Pemerintah sebenarnya telah menerapkan berbagai program bantuan dana pendidikan bagi mereka yang kurang mampu, seperti banyak diadakannya program beasiswa dan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meringankan biaya pendidikan agar dapat dijangkau oleh masyarakat lapisan bawah. Namun, pada kenyataannya pendidikan masih menjadi sesuatu yang mahal di mata masyarakat lapisan bawah.

Selain masalah di sektor pendidikan, kurangnya akses makanan bergizi oleh lapisan masyarakat miskin masih menjadi fokus masalah yang juga harus diselesaikan. Tidak dipungkiri, untuk mendapatkan makanan yang bergizi memang diperlukan dana lebih. Hal tersebut masih menjadi kendala utama bagi keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan gizinya. Disamping itu masih tingginya harga kebutuhan pokok, seperti beras, menyebabkan tingkat konsumsinya dalam keluarga miskin masih terbatas. Bisa dibayangkan, bagaimana mungkin keluarga miskin dapat memperoleh sumber makanan bergizi baik, yang notabenenya cukup mahal, bila membeli beras saja masih kesulitan. Keadaan ini menyebabkan maraknya kasus gizi buruk yang terjadi di daerah kumuh pinggiran kota dengan mayoritas penduduk miskin.

Masalah gizi buruk di masyarakat miskin dikatakan masih cukup tinggi, meskipun setiap tahunnya mulai mengalami penurunan. Data yang diperoleh dari Departemen Kesehatan Indonesia menunjukkan prevalensi gizi buruk di Indonesia sejak 2005 hingga 2010 terus mengalami penurunan. Tercatat pada tahun 2005 terjadi penurunan prevalensi gizi buruk dari 9,7% menjadi 4,9% di tahun 2010. Hal tersebut merupakan sinyal positif dari hasil intervensi pemerintah dalam menanggani masalah gizi di masyarakat miskin.

Lantas, mengapa masalah gizi dan pendidikan masyarakat miskin harus menjadi fokus perhatian pemerintah disamping usaha pengentasan kemiskinan? Seperti yang tercantum dalam butir – butir Millenium Development Goal’s (MDGs) 2015, sebagai pedoman pemerintah Indonesia dalam memajukan kesejahteraan bangsa, pendidikan dan masalah kesehatan anak, yang tidak lepas dari peranan gizi, menjadi indikator kesejahteraan suatu bangsa. Dengan tercapainya program perbaikan dan peningkatan gizi bagi keluarga tidak mampu, diharapkan kesehatan masyarakat miskin juga ikut meningkat. Kesehatan yang baik akan mendorong tercapainya produktivitas kerja yang maksimal sehingga juga akan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pendidikan juga memberikan sumbangsi untuk peningkatan derajat kehidupan seseorang dan keluarganya. Oleh karena itu, sangatlah penting diselenggarakannya pendidikan murah bahkan gratis bagi semua masyarakat yang kurang mampu agar pendidikan di masyarakat dapat tersebar secara merata.

Program perbaikan gizi dan pendidikan dikalangan masyarakat miskin dirasa akan memberikan korelasi positif untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia. Pemerintah, bersama BUMN, dan juga mahasiswa bisa membantu usaha peningkatan status gizi dan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui program-program, seperti konsultasi gizi gratis yang bisa dilakukan rutin setiap minggunya ke daerah perkampungan atau pemukiman padat penduduk miskin di perkotaan, sosialisasi dan penyuluhan tentang program Keluarga Sadar Gizi (KADARZI), serta pengadaan makanan bergizi dengan harga terjangkau. Dari sektor pengadaan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, diadakan program pelatihan keterampilan masyarakat atau penyelenggaraan sekolah-sekolah terbuka bagi anak-anak miskin agar tetap dapat bersekolah walau dengan keterbatasan biaya.

Konsultasi gizi dilakukan setiap minggu dengan mendirikan pos pelayanan yang bisa diisi oleh mahasiswa gizi IPB, termasuk saya. Pos pelayanan ini berfungsi untuk mengontrol perkembangan gizi masyarakat disana melalui pengukuran antropometri (berat badan, tinggi badan, tekanan darah dan lingkar pinggang) individu. Sasaran utama adalah bayi dibawah usia dua tahun, balita, anak-anak, dan lansia, yang profil kesehatannya harus selalu dipantau. BUMN bisa bekerjasama dengan memberikan bantuan biaya untuk pengadaan alat-alat pengukuran yang diperlukan dan juga biaya pendirian pos-pos. Hal ini dimaksudkan agar setiap warga negara Indonesia mendapatkan hak yang sama dalam sektor pelayanan kesehatan. Program ini sangat baik sebagai upaya preventif dalam penanganan masalah gizi buruk.

Sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat miskin tentang cara penyediaan makanan keluarga yang bergizi baik juga dapat diselipkan selama konsultasi. Dalam program ini, mahasiswa memberikan alternatif makanan bergizi tinggi, yang umumnya berharga cukup mahal, dengan makanan bergizi tinggi pengganti lainnya namun tetap dalam kisaran harga yang dapat dijangkau masyarakat miskin. Program ini ditujukan kepada ibu-ibu rumah tangga, yang memegang peran penting dalam menyiapkan makanan yang akan dimakan keluarganya sehari – hari. Selain itu, dalam program ini diselipkan pula informasi-informasi pemorsian makanan, cara menyediakan makanan yang higienis, serta pengolahan makanan yang tepat untuk menghasilkan makanan yang sehat bagi keluarga. Tujuan program ini adalah memandirikan masyarakat miskin dalam mengadakan makanan yang bergizi bagi keluarga masing-masing. Masyarakat dituntun dan dituntut agar mampu menyediakan bahan pangan bergizi sesuai dengan kemampuan ekonominya. Disini kreativitas dalam memilih bahan pangan alternatif akan diasa melalui penyuluhan yang diberikan mahasiswa gizi masyarakat IPB. BUMN dapat pula meneruskan program beras miskin ataupun sembako murah setiap minggunya selama program ini berlangsung.

Dari sektor pendidikan, BUMN diharapkan mampu bekerjasama dengan dinas pendidikan atau instansi terkait untuk menyelenggarakan pendidikan keterampilan, terutama bagi masyarakat miskin usia produktif yang menjadi penggangguran dan anak-anak jalanan yang sudah putus sekolah. Keterampilan yang diberikan diharap jadi bekal bagi kelompok masyarakat tersebut agar secara mandiri dapat berwirausaha sendiri, bahkan diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi yang lain. Tujuan program ini adalah meningkatkan derajat hidup masyarakat melalui pembekalan keterampilan dan sebagai usaha yang mendorong penurunan angka pengangguran. Setelah program ini, BUMN juga bisa meneruskan ke program lain seperti pemberian pinjaman untuk modal usaha kecil dan menengah (UKM).

Program terakhir adalah penyelenggaraan sekolah terbuka untuk anak-anak usia sekolah namun kurang mampu agar jangan sampai putus sekolah. Di IPB sendiri sudah mulai diadakan program IPB Mengajar untuk menjaring mahasiswa yang tergerak hatinya untuk berbagi ilmu dengan adik-adik yang kurang mampu. BUMN diharapkan mau ikut mendukung program tersebut dengan mengadakan sarana dan prasarana yang diperlukan, seperti buku-buku, dan ruangan untuk belajar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s